SMARTIPS.ID – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja, sebuah strategi komprehensif untuk menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa paket ini bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Paket ini mencakup delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program yang berlanjut hingga 2026, serta lima program unggulan yang secara khusus berfokus pada penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Intip Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT September 2025, Ini Kata Kemensos
Program Akselerasi Ekonomi 2025
Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah inisiatif kunci yang akan dimulai pada tahun 2025:
- Program Magang Berbayar: Pemerintah bekerja sama dengan industri untuk membuka program magang bagi 20.000 lulusan baru (fresh graduate). Peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan untuk inisiatif ini mencapai Rp198 miliar.
- Perluasan Diskon Pajak (PPh 21): Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sebelumnya berlaku untuk sektor padat karya kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Diskon 100% ini berlaku selama tiga bulan dengan target 552.000 pekerja dan anggaran Rp120 miliar.
- Bantuan Sosial Beras dan Iuran JKK/JKM: Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan akan tetap disalurkan hingga November 2025 dengan anggaran Rp7 triliun. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi iuran sebesar 50% selama enam bulan untuk 731.361 pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi online dan kurir, untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- Kredit Rumah Murah: BPJS Ketenagakerjaan akan menurunkan suku bunga kredit perumahan bagi pekerja dan pengembang. Suku bunga turun menjadi BI Rate +3% untuk pekerja dan BI Rate +4% untuk pengembang, didukung relaksasi SLIK OJK.
- Program Padat Karya Tunai: Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan menjalankan program padat karya tunai yang menargetkan 609.465 penerima manfaat dengan total anggaran Rp5,3 triliun.
Baca Juga: Link Daftar Kartu Layanan Gratis (KLG) Buat Naik Transjakarta, MRT, LRT Tanpa Biaya
Program Berkelanjutan di 2026
Beberapa program strategis akan diteruskan hingga tahun 2026, di antaranya:
- Insentif PPh Final UMKM: Diskon PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun akan berlanjut hingga tahun 2029.
- Diskon PPh 21 Berlanjut: Insentif PPh 21 DTP akan diperpanjang untuk sektor pariwisata dan industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil, dan garmen, dengan total target penerima mencapai 1,7 juta pekerja.
- Perluasan Diskon Iuran JKK/JKM: Program diskon iuran JKK dan JKM akan diperluas ke berbagai profesi, termasuk petani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga, dengan target 9,9 juta penerima manfaat.
Baca Juga: Jumlah Penerima KJP Plus September 2025 Berkurang, Jadi Segini
Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja
Selain program di atas, pemerintah juga menyiapkan inisiatif khusus untuk menciptakan lapangan kerja:
- Koperasi Desa Merah Putih: Ditargetkan membentuk 80.000 unit usaha baru yang mampu menyerap 681.000 pekerja hingga akhir 2025.
- Revitalisasi Sektor Perikanan: Revitalisasi 20.000 hektare tambak dan modernisasi 1.000 kapal nelayan ditargetkan membuka 368.000 lapangan kerja.
- Program Perkebunan: Penanaman kembali 870.000 hektare lahan perkebunan, seperti tebu dan kakao, diperkirakan akan menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
Semua program ini akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas dari Kementerian Keuangan. Untuk memastikan pelaksanaannya, Menko Airlangga mengumumkan pembentukan tim akselerasi program prioritas yang dipimpin oleh dirinya dan Menko Pangan, bersama perwakilan dari berbagai kementerian terkait.