Close Menu
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
TERBARU

Jelang Pencairan KLJ November 2026, Ini Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini

21 November 2026

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 2026

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 2026

5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi

16 November 2026

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 2026

Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana

13 November 2026

KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

12 November 2026

BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima

12 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Jelang Pencairan KLJ November 2026, Ini Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi
  • BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima
Facebook X (Twitter) Instagram
SMARTIPS.ID
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
SMARTIPS.ID
Home » Nasional » Inilah Cara Pemerintah Pindahkan ASN ke Ibu Kota Baru
Nasional

Inilah Cara Pemerintah Pindahkan ASN ke Ibu Kota Baru

Jonathan WijayaBy Jonathan Wijaya5 Maret 2022
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Threads
Panduan Lengkap Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2025: Jadwal Cair, Syarat Penerima, dan Mekanisme Baru / Istimewa

JAKARTA, Smartips.id – Pemerintah bakal memindahkan sekitar 118.000 hingga 180.000 ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada tahap awal.

Seperti diketahui, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pihak yang terdampak pemindahan IKN. Sebagian ASN kementerian/lembaga yang bertugas di DKI Jakarta akan menjadi kloter pertama yang mengisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara.

Tahapan pembangunan kawasan pemerintahan tersebut sudah disiapkan pada 2022 sampai 2024.

Presiden Joko Widodo menargetkan sebelum 16 Agustus 2024 sudah berkantor di sana. Untuk itu, pemerintah terus melakukan komunikasi persuasif dan menyebarluaskan narasi mengenai pemindahan IKN agar tercipta semangat Indonesia sentris.

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa komunikasi mengenai kebijakan pemindahan IKN menjadi tantangan tersendiri, khususnya dengan ASN.

Baca Juga: Lolos Seleksi Prakerja Gelombang 23, Ini Tahapan Pelatihannya

Simak Juga: Disdik DKI Bagikan Link dan Cara Sanggah KJP Plus yang Dibatalkan 

Dia menuturkan ASN sudah menandatangani perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Namun, informasi mengenai pemindahan ASN juga masih belum rinci, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

“Pemerintah tentu telah menyiapkan strategi komunikasi untuk mempersuasi masyarakat, khususnya bagi kalangan ASN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (5/3/2022).

Hingga sejauh ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN melalui dua skema.

Sekitar 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah, tergantung pada skema mana yang diterapkan.

“Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi,” paparnya.

Menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo, Dirjen Usman menyatakan, pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan.

“Tetapi merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju. Kita perlu menanamkan visi tadi kepada seluruh ASN, agar proses pemindahan ini menjadi tujuan kita bersama untuk pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya.

Usman menuturkan kebijakan pemindahan IKN tentu tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan sudah melewati banyak kajian dan penelitian dari segala aspek geografis, sosiokultural, ekonomi, maupun infrastruktur.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Slamet Soedarsono mengatakan keberadaan IKN Nusantara diyakini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini karena adanya enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.

“Keenam klaster ekonomi yang dimaksud adalah klaster industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, bahan kimia dan produk kimia, dan energi rendah karbon,” katanya.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Akan Diumumkan Agustus 2023 Oleh Presiden Joko Widodo, Simak Besaran Gaji Yang Diperoleh

Baca Juga: Ini Perbedaan JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan

Selain keenam klaster tersebut, IKN juga didukung klaster lain, yakni klaster smart city dan pusat industri 4.0, serta klaster pendidikan abad 21.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan akan disediakan yang terbaik di sana. Dengan begitu para ASN dan penduduk IKN Nusantara tidak perlu lagi ke luar negeri lagi untuk berobat atau menempuh pendidikan.

IKN Nusantara juga akan menjadi superhub yang akan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan akan memicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Indonesia. Superhub IKN bersifat terintegrasi secara lokal, tapi juga terkoneksi dengan global.

Dijelaskan Slamet, sampai 2024 nanti adalah pemindahan tahap awal. Pada tahap ini, infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan sudah mulai beroperasi untuk penduduk pionir.

Kawasan KIPP di IKN Nusantara yang pertama dibangun. Memiliki luas 6.671 hektare terdiri menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Konsepnya sebanyak 70 persen kawasan hijau, sisanya adalah bangunan.

 

Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram

BERITA TERKAIT

Gaji Pensiunan PNS 2026: Cek Besaran Terbaru dan Cara Pencairannya

18 April 20262 Mins Read

Link Download Twibbon Idul Fitri 2026 & Lebaran 1447 H Terbaru, Gratis dan Keren!

19 Maret 20262 Mins Read

Live Sidang Isbat Lebaran 2026, Ini Jadwal dan Link Streamingnnya

19 Maret 20262 Mins Read

Skema Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Oktober 2025: Pembayaran Masih Berpegang Aturan Lama

18 Oktober 20253 Mins Read

Panduan Lengkap Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2025: Jadwal Cair, Syarat Penerima, dan Mekanisme Baru

17 Oktober 20253 Mins Read

Mengapa TPG Triwulan 3 Belum Cair di Oktober 2025? Simak 5 Tahapan Kunci dan Cara Melapor

17 Oktober 20253 Mins Read
LAYAK DISIMAK

Benarkah Kompor Listrik Gantikan LPG 3 kg Tahun Ini? Ini Kata Menko Airlangga

25 September 2022

Ditunda! Ini Jadwal Resmi Pengumuman Beasiswa Unggulan 2025

15 Agustus 2025

Ini Cara Mudah Download MP3 dan MP4 Gratis dengan MP3 Juice 2023

5 Juli 2023

Kisi-kisi Jadwal Pencairan Bantuan KAJ, KLJ, KPDJ Bulan Juli 2026

22 Juli 2026

Ramalan Shio 22 Agustus 2025, Tiga Shio Ini Paling Beruntung!

22 Agustus 2025

Sekolah Kedinasan 2025: Inilah 8 Sekolah Kedinasan Gratis, Lulus Langsung Bekerja

17 Januari 2025
Terbaru
  • Jelang Pencairan KLJ November 2026, Ini Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.