Close Menu
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
TERBARU

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 2026

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 2026

5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi

16 November 2026

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 2026

Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana

13 November 2026

KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

12 November 2026

BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima

12 November 2026

Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai

22 Oktober 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi
  • BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima
  • Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai
Facebook X (Twitter) Instagram
SMARTIPS.ID
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
SMARTIPS.ID
Home » Ekonomi » Pemprov DKI Jelaskan Alasan UMP 2025 Naik 6,5 Persen dan Bantuan KPJ
Ekonomi

Pemprov DKI Jelaskan Alasan UMP 2025 Naik 6,5 Persen dan Bantuan KPJ

Besaran UMP DKI 2025 telah dihitung dengan menggunakan formula dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen.
Kris AllanBy Kris Allan11 Desember 2024
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Threads

SMARTIPS.ID — Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 dengan kenaikan sebesar 6,5 persen, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 pada 10 Desember 2024.

Teguh mengatakan pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait UMP DKI Jakarta tahun 2025. Besarannya telah dihitung dengan menggunakan formula dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen.

“Sehingga, UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761,” jelas Pj. Gubernur Teguh lewat ketetangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga: Sah, UMP DKI Jakarta 2025 Jadi Rp5,39 Juta

Baca Juga: Tambah 200 Unit, Transjakarta Operasikan 300 Bus Listrik

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Teguh menerangkan, besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kenaikan upah minimum ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha.

Dia berharap besaran UMP DKI 2024 yang ditetapkan ini dapat diterima oleh semua pihak, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global.

Selain menetapkan UMP, Pemprov DKI Jakarta juga mengingatkan kewajiban pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaan sebagai pedoman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dari sisi non-upah.

Kebijakan ini diberikan kepada pekerja/buruh pemilik Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang telah memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan gaji paling besar senilai 1,15 (satu koma satu lima) kali UMP, serta kriteria lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerima KPJ akan mendapatkan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, keanggotaan JakGrosir, dan biaya personal pendidikan.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKTE) sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho memaparkan, setelah menetapkan besaran UMP tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penetapan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2025 sebelum pergantian tahun.

Hal itu diarahkan agar besaran UMSP bisa diterapkan bersamaan dengan UMP mulai 1 Januari 2025.

“Dewan Pengupahan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha dan akademisi/pakar, sudah melakukan pembahasan. Kenaikan UMSP ini terakhir pada 2020. Kita sudah maraton rapat pembahasan UMSP. Alhamdulilah, sudah mengerucut. Mudah-mudahan sidang pengupahan berikutnya sudah bisa sepakat untuk angkanya,” kata Hari.

Baca Juga: Simak Janji KJP Plus dari Pramono Rano yang Menang Pilgub DKI

Dalam pelaksanaan sidang tersebut, usulan 13 sektor tertentu dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagian besar sudah diakomodir menyesuaikan dengan lima sektor Ekonomi Utama, yaitu Otomotif dan Kimia; Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran; Jasa Keuangan; Konstruksi dan Real Estate.

Kelima sektor tersebut telah disetujui oleh Organisasi Pengusaha. Apabila tercapai kesepakatan sektor tertentu antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Organisasi Pengusaha, maka selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan mengenai karakteristik sektor tertentu dan besaran nilai UMSP pada tiap sektor.

Dia menegaskan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta akan secepatnya menetapkan rekomendasi besaran UMSP. Kemudian, rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta agar segera ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

“UMP dan UMSP memang harus diterapkan pada 1 Januari, karena aturannya seperti itu. Karena itu, kita kejar terus pembahasannya melalui sidang Dewan Pengupahan. Mudah-mudahan secepatnya, supaya tanggal 1 Januari sudah bisa diterapkan,” pungkasnya.

 

Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram

BERITA TERKAIT

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 20262 Mins Read

BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima

12 November 20262 Mins Read

Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai

22 Oktober 20262 Mins Read

Punya Hak Mendapatkan Bansos? Berikut Cara Mengajukan Diri Lewat Perlinsos Digital

22 Oktober 20262 Mins Read

Pemprov DKI Sediakan 32.727 Unit Rusunawa Gratis Biaya Pendaftaran, Ini Syarat dan Cara Daftar Online di SURIKIM

30 Juli 20262 Mins Read

Kemensos Bakal Cairkan Bansos PKH dan BPNT Triwulan III/2026 Lewat Kopdes Merah Putih

30 Juli 20263 Mins Read
LAYAK DISIMAK

Mahasiswa KIP Kuliah 2025 di Jabar Dapat Segini untuk Biaya Hidup, Cek Rinciannya

13 Agustus 2025

Kesehatan Tetap Prima: 5 Tips Ampuh Jaga Kesehatan Saat Terpaksa Begadang di Malam Hari

14 Oktober 2025

Cara Cek dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ dari Dinas Sosial DKI Jakarta

6 Mei 2026

Link Daftar dan Cara Buat Akun KIP Kuliah 2022

5 Februari 2022

KJP Plus 2025 Belum Cair? Jangan Panik! Ini Penyebab & Cara Mengatasinya

16 Juli 2025

Cek Ramalanmu! 6 Zodiak Paling Beruntung Jumat 18 Juli 2025, Cancer dan Pisces Rezekinya Lancar Jaya!

18 Juli 2025
Terbaru
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.