SMARTIPS.ID – Kabar baik datang dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Agustus 2025 resmi cair kepada 350 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat. Bantuan sebesar Rp200.000 per KK ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, Abdi Syam, menjelaskan bahwa 350 KK penerima merupakan warga yang sudah terdata, namun belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Cara Resmi Mendaftar BPNT Baru 2025 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Anggaran Disiapkan Pemerintah Provinsi Sulsel
Penyaluran BPNT Agustus 2025 di Bantaeng merupakan bagian dari program bantuan sosial non-tunai yang digulirkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai arahan Dinas Sosial Provinsi, bansos ini menyasar masyarakat miskin di sembilan kabupaten, termasuk Bantaeng, Jeneponto, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, dan Sidrap.
Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan Rp200.000, yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam, tahu, tempe, hingga bahan pangan bergizi lainnya di e-warong atau agen penyalur resmi.
Baca Juga: BSU 2025 Rp600 Ribu Belum Cair? Ini Penyebab dan Cara Atasinya!
Fokus Tepat Sasaran
Menurut Abdi Syam, bantuan ini bukan hanya bentuk kepedulian pemerintah, tetapi juga strategi mempercepat pemulihan ekonomi di tengah kondisi yang menantang. Dengan sistem non-tunai, diharapkan distribusi lebih efektif dan tepat sasaran sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya.
Bantuan ini jangan disalahgunakan. Harapannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa memanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, terutama anak-anak.
Peran BPNT dalam Pemulihan Ekonomi
Program BPNT sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi beban masyarakat miskin sekaligus menjaga ketahanan pangan. Dengan adanya BPNT Agustus 2025 yang cair di Bantaeng kepada 350 KK, diharapkan semakin banyak keluarga yang bisa terbantu, sekaligus menekan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan.