SMARTIPS.ID- Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa pemberian amnesti kepada kader PDI-P Hasto Kristiyanto adalah hasil kesepakatan politik antara Gerindra dan PDI-Perjuangan.
Pernyataan ini merespons spekulasi yang muncul setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintahan dalam Kongres di Bali, sehari setelah Hasto dibebaskan.
Baca Juga: Kisi-Kisi Tanggal Pencairan KLJ Agustus 2025, Ini Kata Dinsos DKI Jakarta
“Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena jauh sebelum acara di Bali, Bu Mega sudah menyampaikan bahwa program-program pemerintah yang baik tentu akan didukung oleh PDI-P,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip kompas.com, Senin (4/8/2025).
Dasco menyambut baik dukungan PDI-P terhadap pemerintahan dan menilai itu sebagai upaya memperlancar program pemerintah. Namun, ia juga menegaskan bahwa dukungan tersebut tak menutup ruang untuk kritik dan masukan dari PDI-P sebagai pengawas.
Baca Juga: Daftar Beasiswa D3, D3, S1, S2 dan S3 Dibuka Agustus 2025
“PDI-P juga akan memberikan saran dan masukan untuk hal-hal yang mungkin belum pas,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah membutuhkan pengawasan bukan hanya dari partai oposisi, tetapi juga dari partai-partai koalisi.
Sebelumnya, DPR telah menyetujui pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW Fraksi PDI-P. Setelah pengumuman tersebut, Dasco mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati di akun Instagram pribadinya, memicu spekulasi politik transaksional.
Baca Juga: Savefrom.net: Download Lagu YouTube MP3
Namun, politikus PDI-P Said Abdullah membantah anggapan itu. Ia meminta publik tidak mengaitkan foto tersebut dengan isu politik dagang sapi. “Enggak, enggak ada transaksional sama sekali,” ujarnya saat ditemui di Bali.