Close Menu
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
TERBARU

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 2026

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 2026

5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi

16 November 2026

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 2026

Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana

13 November 2026

KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

12 November 2026

BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima

12 November 2026

Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai

22 Oktober 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi
  • BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima
  • Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai
Facebook X (Twitter) Instagram
SMARTIPS.ID
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
SMARTIPS.ID
Home » Keuangan » Mensos Risma: Calon Penerima Bansos 2023 Diusulkan dari Kelurahan dan Desa
Keuangan

Mensos Risma: Calon Penerima Bansos 2023 Diusulkan dari Kelurahan dan Desa

Nama calon penerima bansos itu kemudian diproses dalam DTKS.
Jonathan WijayaBy Jonathan Wijaya18 Januari 2023
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Threads
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bansos/ Istimewa

SMARTIPS. iD— Calon penerima bantuan sosial (bansos) berasal dari usulan pemerintah desa atau keluarahan. Nama calon penerima bansos itu kemudian diproses dalam DTKS yang saat ini terus diperbarui setiap bulan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa calon penerima bantuan diusulkan oleh pemerintah di tingkat kelurahan atau desa dan kecamatan, kemudian diverifikasi oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kemudian baru saya menetapkan usulannya dari daerah. Saya menetapkan data yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian bantuan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1/2023).

Baca Juga: Untuk Bansos PKH, BPNT dan Lainnya, Kemenkeu Sudah Cairkan Rp384,2 Triliun  

Risma menegaskan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) merupakan data acuan dalam penetapan penerima bantuan sosial (bansos). Pembaruan dan perbaikan DTKS terus dilakukan agar bansos cair tepat sasaran.

Perbaikan dan pembaruan DTKS, tegasnya, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda).

“Di undang-undang diamanatkan bahwa perbaikan data itu dilakukan oleh daerah,” katanya.

Risma menegaskan hal itu ketika menjadi narasumber dalam diskusi panel Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1).

Merujuk UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Mensos menjelaskan DTKS setidaknya harus diperbaharui setiap 2 tahun. Namun, menurutnya, perubahan data di lapangan sangat dinamis sehingga pembaharuan harus dilakukan dalam waktu yang lebih pendek.

“Tapi dalam perkembangannya,(perubahan data akibat) kematian ini cepat sekali. Apalagi saat saya masuk itu Covid sehingga tak turunkan (saya perpendek perbaikannya). (Karena) kalau 6 bulan itu tidak mungkin karena pasti data itu sudah berubah karena yang meninggal banyak. Sehingga kemudian kita rubah data itu perbaikannya setiap bulan,” katanya.

Baca Juga: Kemensos: Bansos PKH dan BPNT Cair Awal 2025

Lebih lanjut, Mensos menuturkan perbaikan data dimulai dari penetapan kriteria fakir miskin oleh pemerintah pusat. Saat ini sudah dilakukan penyederhanaan kriteria calon penerima dari yang sebelumnya sebanyak 46 menjadi 9 kriteria.

Risma menjelaskan terdapat empat pertimbangan dalam perbaikan data yaitu parameter Kemiskinan, bencana, evaluasi realisasi mingguan, dan kelahiran/kematian/perpindahan. “Hampir setiap hari ada bencana sehingga kemudian lahir orang miskin baru. Rumahnya hilang,” ujarnya.

Dalam siklus perbaikan DTKS baru yang dipaparkan Mensos, dalam proses verifikasi dan validasi, DTKS dipadankan dengan data Dukcapil, BKN, AHU, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari data eror seperti ASN dan pengurus perusahaan, yang tercatat di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) milik Kemenkumham, masuk dalam daftar penerima bansos. Mensos juga menerapkan quality assurance dan penyediaan informasi publik seperti fitur “usul sanggah” untuk menjaga validitas data.

Saat ini, terdapat 148,7 juta jiwa yang terdaftar di DTKS. Data tersebut merupakan data valid yang sudah padan dengan Dukcapil. Mensos juga memaparkan partisipasi pemda dalam verifikasi DTKS dimana sebanyak 33,8 juta data diperbaiki oleh pemda. Namun sekarang terdapat 19,6 juta usulan baru yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh pemda.

Mensos mengajak pemda untuk turut berperan aktif dalam perbaikan data mengingat DTKS dijadikan acuan dalam penyaluran bansos baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah acuan kepersertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

“Sekarang banyak daerah yang minta usul tambahan PBI Pak Menteri (Menteri Kesehatan). Saya sudah sudah usulkan untuk penambahan ke Bu Menkeu (Menteri Keuangan). Tapi yang disetujui baru PBI untuk disabilitas,” katanya.

Selain memaparkan data, Mensos juga membeberkan program Kemensos dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti Bantuan Sosial, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), penyediaan lumbung sosial untuk daerah rawan bencana, Sentra Kreasi ATENSI, dan yang paling utama adalah lahirnya DTKS baru yang lebih dinamis.

Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram

BERITA TERKAIT

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 20262 Mins Read

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 20263 Mins Read

KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

12 November 20262 Mins Read

Kemensos Bakal Cairkan Bansos PKH dan BPNT Triwulan III/2026 Lewat Kopdes Merah Putih

30 Juli 20263 Mins Read

Info KLJ, KAJ, KPDJ Juli 2026: Bocoran Jadwal Pencairan, Data Penerima, hingga Alokasi Anggaran

24 Juli 20263 Mins Read

Pendapatan Pemprov DKI Capai Rp29,29 Triliun pada Juni 2026, Belanja Rp24,73 Triliun

24 Juli 20264 Mins Read
LAYAK DISIMAK

Info KJP Plus Mei 2024: Penerima Baru, Jadwal Kapan Cair dan Besaran Dana

21 April 2024

Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional, Upaya Wujudkan Bantuan Tepat Sasaran

18 September 2025

Kemendikbudristek Luncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

23 Februari 2022

Jokowi Penuhi Panggilan Polresta Surakarta Terkait Dugaan Ijazah Palsu

23 Juli 2025

Ramalan Shio 22 Agustus 2025, Tiga Shio Ini Paling Beruntung!

22 Agustus 2025

Login pip.kemdikbud.go.id untuk Cek Status Penerima PIP Agustus 2025

22 Agustus 2025
Terbaru
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.