SMARTIPS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah pusat untuk menjadi proyek percontohan program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk mendigitalisasi pendataan penerima bansos demi memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.
Hari ini, Kamis (18/9/2025), Pemkab Banyuwangi memulai langkah konkret dengan menggelar simulasi pengambilan data di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Simulasi ini menjadi bagian penting dari persiapan sebelum program ini resmi diluncurkan secara nasional.
Baca Juga: Apakah BSU Cair Lagi Pada Bulan September 2025, Ini Faktanya
Digitalisasi untuk Bantuan yang Lebih Efektif
Menurut Asisten Administrasi Umum Sekda Banyuwangi, Choiril Ustadi, kesuksesan program ini sangat bergantung pada sistem operasional di lapangan. Pemkab Banyuwangi tidak hanya memperluas jumlah agen pendata, tetapi juga gencar melakukan sosialisasi.
“Kita ingin menjamin program ini sukses. Sebelum simulasi, kita mengumpulkan beberapa komponen seperti FKUB, ormas, media, Forpimda dan lainnya untuk memahami program ini,” kata Ustadi.
Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, diharapkan proses pendaftaran masyarakat ke portal perlinsos akan lebih efektif. Atas arahan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, lebih dari 1.000 kader Dasawisma kini juga dilibatkan sebagai agen pendata. Hal ini memperluas jangkauan pendataan yang sebelumnya hanya mengandalkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Simulasi di dua lokasi berbeda, yaitu di desa dan kelurahan, juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala di setiap lingkungan. “Jadi kita ingin tahu apa kendala program ini di desa dan apa kendalanya di kelurahan,” tegas Ustadi.
Baca Juga: Intip Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT September 2025, Ini Kata Kemensos
Mencegah Kebocoran Dana Bansos hingga Triliunan Rupiah
Pentingnya program ini didukung oleh data dari Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika. Ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah menyalurkan sekitar Rp 500 triliun untuk program bansos. Namun, mirisnya, hampir setengah dari anggaran tersebut disalurkan secara tidak tepat sasaran. Akibatnya, banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak kebagian.
“Dengan program ini, pemerintah akan merumuskan formulasi kriteria kelayakan berdasarkan data-data kementerian dan lembaga lain. Tujuannya agar tidak ada lagi bantuan diberikan kepada mereka yang tidak layak menerima,” jelas Danu.
Baca Juga: Kategori Lansia Penerima KLJ September 2025, Ini Jadwal Pencairannya
Rencananya, program digitalisasi ini akan dimulai dengan mendata penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan PKH. Ke depannya, cakupannya akan diperluas untuk mencakup penerima subsidi BBM dan elpiji.
“Kick off digitalisasi perlinsos dimulai bulan Oktober. Ini momentum kita menjadi prototipe program pemerintah yang bisa membantu banyak masyarakat,” pungkas Ustadi.