SMARTIPS.ID— Program Pasar Murah yang digelar Pemprov DKI diharapkan dilakukan secara berkala. Usulan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Pangan PT. Food Station Tjipinang Jaya diharapkan secara berkala menggelar Program Pasar Murah. Pasalnya, Program Pasar Murah dapat membantu masyarakat mendapatkan harga pangan secara ekonomis.
Nova mengatakan, semakin banyak dilaksanakannya program pasar murah, secara langsung harga pangan di pasar akan stabil. Kebutuhan masyarakat dapat mudah terpenuhi secara menyeluruh.
“Dengan adanya ketersebaran pangan murah yang mempunyai kekhususan. Artinya membuat harga di pasar stabil. Semakin banyak barang di tengah warga dengan harga yang sesuai bisa terpenuhi kan bisa smakin stabil harganya,” ujar Nova dalam keterangan resmi, Jumat (3/1/2025).
Baca Juga: Data Terhapus atau Bukan Skala Prioritas KJP Plus, DPRD DKI Minta Disdik Lakukan Ini
Baca Juga: Pemprov DKI Gelar Pasar Murah Sampai Besok 3 Januari 2025, Ini Harga dan Lokasinya
Sebagai informasi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan anggaran sebesar Rp800 miliar.
Anggaran itu ditujukan untuk PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya dalam melaksanakan program subsidi pangan murah. Khususnya bagi warga yang kurang mampu.
Dengan begitu, Nova menekankan agar PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya bisa menjadi poros lumbung menjaga kestabilan harga pangan bila Program Pasar Murah tersebut terus terlaksana.
Kebutuhan pokok yang bisa terpenuhi untuk Masyarakat di antaranya yakni beras, lauk pauk seperti ikan, daging sapi, daging ayam, dan telur.
“Nah, ini bagaimana PT. Food Station dan Dharma Jaya nanti nisa jadi salah satu lumbung untuk kestabilan harga. Itu yang paling penting,” tambah Nova.
Selain itu, Nova mengingatkan Dinas KPKP DKI Jakarta agar tetap memantau kestabilan harga. Jangan sampai harga melonjak. Setiap BUMD harus terus berkoordinasi dengan Dinas KPKP.
“Artinya, Dinas KPKP ini jadi supervisi terhadap kestabilan harga yang mana diimplementasikan BUMD kita,” tambahnya.
Baca Juga: KJP Plus Januari 2025: Kapan Cair, Besaran Dana dan Cara Cek Penerima Terbaru
Nova berharap, keberadaan pangan murah bersubsidi secara berkala mmemuat harga terus stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara maksimal.
“Besar harapan saya, masyarakat terus bisa menikmati makanan bergizi dengan kualitas yang bagus. Nanti bisa meningkatkan indeks kualitas masyarakat ke depannya. Ini benar -benar harus jadi prioritas dalam hal menstabilkan harga melalui pangan bersubsidi,” imbuhnya.