SMARTISPS.ID — Penerima bansos PKH siap-siap terdapat perubahan arah kebijakan dari Kemensos. Pasalnya, pemerintah bakal lebih fokus pada pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan daripada terus memberikan bansos PKH.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo megatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi. Salah satunya ialah upaya mengubah mainset dari penerima bansos menjadi pemberdayaan.
“Kita harus mengubah mindset, Program Keluarga Harapan (PKH) sama Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ini kita anggap sebagai masa lalu, masa depannya itu pemberdayaan,” ujarnya seperti dilansir laman Kemensos, Kamis (23/1/2025).
Baca Juga: Belajar Investasi Saham Bagi Pemula, Mulai dari Mana?
Baca Juga: Bansos PKH 2025 Cair Lebih Cepat untuk 10 Juta Penerima
Wamensos mengatakan hal itu ketika menerima audiensi Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) terpilih Nyanyang Haris Pratamura, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Pertemuan tersebut membahas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemberantasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.
“Perintah Presiden, ini yang harus menjadi sinergi,” lanjutnya.
“Jadi semua masyarakat ini harus berproduksi. Kalau Pak Mensos bilang, Maunya kerja tidak mau usaha, kita kasih lapangan kerja, kalau yang mau usaha, kita kasih usaha,” kata Wamensos.
Kementerian Sosial fokus mendorong KPM PKH untuk graduasi dan beralih ke program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional.
Senada dengan Kemensos, Pemprov Kepri berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan.
“Kita mendukung entrepreneur. Kita kedepankan, setelah sekolah, kita arahkan (untuk) pelatihan. Pelatihan bukan seremoni untuk di hotel saja, tetapi selama dua minggu sampai satu bulan, kita siapkan pelatihan yang disesuaikan. Apakah perhotelan, perkapalan, peternakan, perikanan,” kata Nyanyang Haris.
Selain dukungan program Kemensos melalui PKH dan Sembako bagi warga miskin, Pemprov Kepri memiliki program strategis, seperti koperasi nelayan, penyediaan 500 rumah, SPP gratis bagi pelajar, serta jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Mereka berharap masyarakatnya mampu menjangkau pasar tenaga kerja hingga ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam sehingga mandiri.
Wamensos mengapresiasi langkah Pemerintah Kepri tersebut.
“Di Kepri sudah progresif, 500 rumah ditangani sendiri, dan Pak Wagub sudah tahu skemanya (KPM) harus graduasi. Kemiskinan ekstrem harus selesai tahun ini,” katanya.
Kemensos berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam fokus pemberantasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Pokoknya sinergi, kolaborasi, fokus. Pemberantasan kemiskinan. Jadi Indonesia kedepan terang benderang,” ujar Wamensos.