SMARTIPS.ID— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah telah membelanjakan Rp384,2 triliun bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT, subsidi energi dan lainnya.
Secara total untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos), Kemenkeu telah merealisasikan sebesar Rp392,3 triliun atau setara dengan 79% dari alokasi anggaran 2024.
“Realisasi anggaran perlinsos sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November tahun 2024 telah meringankan beban masyarakat,” tulis Kemenkeu lewat unggahan resminya dikutip, Minggu (15/12/2024).
Kemenkeu kemudian merinci berdasarkan jenis belanja perlinsos 2024 itu, yakni:
1. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun
- 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 18,7 juta KPM mendapatkan dukungan ketahanan pangan dalam bentuk Kartu Sembako;
- Penyaluran subsidi energi (BBM, LPG 3kg, dan listrik) sebesar Rp157,2 triliun;
- Subsidi uang muka perumahan Rp674,8 miliar dan subsidi bunga KPR Rp3,2 triliun;
- 1.245 KPM mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
- Pelaksanaan tanggap darurat bencana;
- 21,1 juta siswa mendapat bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar untuk, dan 1,1 juta mahasiswa menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
- 96,7 juta masyarakat mendapat dukungan kesehatan melalui Program Bantuan Iuran Kesehatan;
- 54,9 juta masyarakat menerima bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);
- 4,5 juta debitur mendapat subsidi bunga KUR;
- Penyaluran 6,3 juta ton subsidi pupuk;
- Akses transportasi masyarakat melalui PSO sebesar Rp4,8 triliun;
- 119,7 juta peserta mendapat bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
- 8.449 KPM diberdayakan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA); dan
- 3.534 keluarga menerima pemberdayaan masyarakat Kawasan Adat Terpencil.
2. Transfer ke Daerah sebesar Rp8,1 triliun
- 2,5 juta KPM menerima BLT Desa.
“Semoga berbagai jaring pengaman sosial ini dapat menciptakan kesejahteraan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah tantangan global yang terus bergulir,” tambah Kemenkeu.