SMARTIPS.ID — BPS merilis data penduduk miskin di Jakarta turun. Lantas bagaimana nasib kelanjutan program bantuan sosial Pemprov DKI seperti KJP Plus, KLJ, KAJ dan KPDJ ke depan?
Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Farah Savira mengatakan pihaknya ingin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat terus memprioritaskan pelaksanaan program sosial.
Menurutnya, berbagai program sosial yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan bantuan sosial lainnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk bantuan sosial itu memang perlu dipertahankan. Banyak program bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta, contohnya KJP untuk pendidikan, lalu bantuan untuk anak hingga lansia. Masyarakat yang rentan itu bisa dibantu jaring pengaman sosialnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025).
Baca Juga: Pendataan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2025 Dibuka, Ini Caranya
Baca Juga: Dinsos DKI Jelaskan Pendaftaran Bansos KLJ, KAJ, KPDJ 2025
Farah menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menunjukan program dan kerja yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil.
Meski demikian, dia menyarankan agar pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan dan mengembangkan program baru yang lebih inovatif dan efektif.
“Ini bukan berarti kita selesai untuk menuntaskan kemiskinan, tapi justru menjadi tolok ukur untuk program yang efektif ke depannya,” terangnya.
Farah menyoroti sejumlah kontributor yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya yakni peningkatan daya beli masyarakat agar bisa mencukupi kebutuhan.
Untuk terus meningkatkan kualitas hidup, Farah menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbanyak program pelatihan untuk masyarakat.
“Misalkan dengan menambah produktivitas, banyak pelatihan-pelatihan yang dicanangkan. Setelah pelatihan juga dipastikan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gaji baik. Terakhir, nanti ke depannya juga ada peningkatan kapasitas,” ungkapnya.
Farah melanjutkan beberapa program lainnya perlu ditingkatkan, seperti kualitas layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kualitas pemukiman, dan lain-lain.
“Juga ekosistem di sekitar, baik dari sistem transportasi itu juga menunjang dengan harga yang terjangkau tapi memberikan pelayanan yang terbaik,” tandasnya.
Sebelumnya, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, hasil Susenas mencatat persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 4,14 persen atau 449,07 ribu orang.
Jumlah tersebut menurun sebesar 0,16 persen dibandingkan periode Maret 2024 yang mencapai 4,30 persen atau 464,93 ribu orang.