SMARTIPS.ID — Penyaluran bansos yang selama ini menggunakan DTKS sebagai basis data penerima bakal digantikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Data tunggal sosial ekonomi bakal menjadi acuan untuk semua program kementerian lembaga termasuk bansos di bawah era Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Untuk pertama kali, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal. Ini yang belum sempat dilakukan presiden sebelumnya,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi dikutip, Senin (13/1/2025).
Baca Juga: Bukan DTKS, Data Penerima Bansos, BLT Akan Pakai Data BPS Ini
Baca Juga: Kata Dinsos DKI untuk Kapan Pendaftaran DTKS Mandiri atau Online Dibuka
Gus Ipus menyampaikan hal itu pada acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (9/1/2025).
Dia mengatakan sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.
“Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian lembaga, maka ke depan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” katanya.
Dia menuturkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Mensos pun meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut nantinya.
“Cara formal melalui musyawarah, kelurahan, desa seperti biasa,” katanya.
Lalu jalur kedua, katanya, melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi tersebut menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan.
“Seluruh pendamping sesuai arahan presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data,” katanya.
Gus Ipul menegaskan ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data. Pilar sosial memiliki tanggungjawab untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas.
“Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri,” katanya.
Baca Juga: Mereka dengan Kriteria Ini Dipastikan Tidak Dapat Bansos Kemensos
Baca Juga: Bansos PKH 2025 Cair Lebih Cepat untuk 10 Juta Penerima
Dia menyebutkan tiap pendamping mendampingi 300 penerima manfaat. Ia menargetkan tiap tahun ada 10 penerima bantuan dari tiap pendamping yang digraduasi.
“Saya lapor presiden, kalau diizinkan saya ingin ada target keluarga penerima manfaat graduasi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul memberikan bantuan ATENSI dua penerima manfaat. Antara lain kursi roda senilai Rp6.300.000. Lalu juga diberikan bantuan paket sembako, nutrisi, perlengkapan sekolah, dan alat kebersihan sebesar Rp1.200.000. Adapun bantuan sosial Kemensos untuk Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 lalu sebesar Rp130.346.404.672.