SMARTIPS.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencairkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Kemensos bersama BPS melakukan pemutahiran data agar BLTS cair tepat sasaran.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, penerima BLTS bakal diberikan kepada sebanyak 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desil 1 hingga 4 DTSEN, mulai Jumat (17/10/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku telah menerima hasil pemutakhiran data penerima BLTS yang dilaksanakan oleh petugas kabupaten/kota, pendamping daerah, Dinas Sosial, dan perwakilan BPS.
“Berdasarkan data yang sudah kami terima sebelumnya dari BPS, dalam waktu seminggu lebih, kita mulai hari Selasa minggu yang lalu dan sekarang hari Kamis, kita telah memperoleh data balikan atau data yang merupakan hasil dari pemutakhiran oleh daerah,” katanya dalam keterangan resmi dikutip, Minggu (1/11/2025).
Data Penerima BLT Sementara
Gus Ipul menjelaskan dari 18,7 juta lebih KPM baru yang harus diverifikasi, 13,7 juta telah dilakukan verifikasi, dan dari data tersebut 10,2 juta dinyatakan layak menerima bansos. Sehingga terdapat 3,5 juta KPM yang tidak layak menerima bansos.
Data penerima BLTS itu, katanya, kemudian akan diserahkan kepada BPS untuk dilakukan perangkingan (penentuan desil).
“Kemudian juga tentu diverifikasi dan divalidasi ulang. Setelah nanti selesai dari BPS, maka kita akan jadikan perdoman untuk melakukan penyaluran,” terangnya.
Perlu diketahui, terdapat 16 juta lebih KPM reguler yang telah dinyatakan layak menerima bansos dan telah rutin menerima bantuan PKH dan sembako. Sementara itu, ada 18,7 juta lebih KPM baru yang menerima BLTS.
“18 juta lebih itu adalah KPM baru yang menerima BLTS. Bedanya apa? Kalau yang reguler tentu sifatnya penebalan, kalau yang 18 juta itu sifatnya adalah memperluas jangkauan, menambah jumlah penerima manfaat,” tambahnya.
Baca Juga: Kemensos Putus Bantuan 1.002 KPM di Tanjungbalai karena Terindikasi Judi Online
Gus Ipul juga menyatakan telah menyalurkan bansos PKH dan sembako maupun penebalan kepada 14 juta KPM reguler di triwulan IV/ 2025.
Dalam minggu ini juga akan ada penyaluran kepada 14 juta KPM baru yang menerima BLTS. Penyalurannya melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan juga PT Pos Indonesia.
“Khusus lewat PT Pos akan kita mulai di akhir minggu ini atau mulai minggu depan. Sekarang sudah konsolidasi data sekitar 700 ribu lebih,” katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan untuk 3,5 juta KPM yang telah dinyatakan tidak layak akan ditelaah lebih lanjut dan kemudian akan digantikan dengan data yang layak menerima bansos.
“Kami BPS akan kemudian menelaah lebih lanjut untuk kemudian digantikan dengan data-data yang exclusion error yaitu yang memang dia sebenarnya layak menerima tetapi selama ini belum menerima dan belum masuk di dalam kantong yang 18,7 juta,” ujar Amalia.
Sehingga proses untuk mengeliminasi yang inclusion error dan menambahkan yang exclusion error adalah bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan ketepatan dari sasaran program-program bantuan sosial.
Amalia juga menyatakan untuk selanjutnya data yang telah layak menerima bansos akan dipastikan ranking desilnya.
“BPS terus men-support untuk terus memutahirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sehingga data ini betul-betul menjadi pijakan dari pemerintah untuk menyalurkan program-program bantuannya,” tuturnya.