Close Menu
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
TERBARU

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 2026

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 2026

5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi

16 November 2026

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 2026

Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana

13 November 2026

KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

12 November 2026

BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima

12 November 2026

Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai

22 Oktober 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi
  • BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima
  • Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai
Facebook X (Twitter) Instagram
SMARTIPS.ID
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
SMARTIPS.ID
Home » Ekonomi » Perkuat Bansos, Pemerintah Sinergikan Data DTKS dan Desa
Ekonomi

Perkuat Bansos, Pemerintah Sinergikan Data DTKS dan Desa

DTKS selama ini menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Patricia SetiawanBy Patricia Setiawan15 September 2025
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Threads
DTKS menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan program bansos seperti PKH, BPNT, KIP, hingga KLJ/Ilustrasi

SMARTIPS.ID – Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengoptimalkan sinergi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lokal desa. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang masih luput dari pendataan nasional.

Baca Juga: Terlibat Judi Online, Bantuan Sosial Anda Bisa Langsung Terputus

Pentingnya Validitas DTKS

DTKS selama ini menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut data Kementerian Sosial (2024), jumlah rumah tangga yang tercatat dalam DTKS mencapai 98,6 juta jiwa, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Keakuratan DTKS sangat penting agar bansos diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kesalahan data bisa berakibat pada ketidakadilan distribusi bantuan,” ujar Hasan Mohamad, pendamping desa dari Kemendes PDT, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: HORE! Bansos PKH September 2025 Cair di Situbondo, Jawa Timur

Peran Data Desa dalam Bansos

Selain DTKS, pemerintah desa juga memiliki Indeks Desa yang memuat data kesejahteraan masyarakat setempat. Data ini bisa menjadi dasar tambahan untuk menjangkau rumah tangga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS.

“Pendamping desa berperan memverifikasi dan memperbarui data penerima manfaat secara berkala. Proses ini melibatkan musyawarah desa dan masukan langsung dari masyarakat agar lebih transparan,” jelas Hasan.

Dengan sistem ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan melalui verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.

Harapan Pemerintah: Bansos Lebih Akurat dan Adil

Pemerintah menargetkan sinergi DTKS dengan data desa akan:

  • Mengurangi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.

  • Menjangkau kelompok rentan yang sebelumnya belum terdata.

  • Mendorong transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.

  • Membangun sistem kesejahteraan sosial yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini mampu memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia. Pendamping desa menjadi ujung tombak agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” tambah Hasan.

Baca Juga: BSU September 2025 Sudah Cair? Ini Cara Cek Jadwal dan Penerimanya

Kesimpulan

Integrasi DTKS dan data desa menjadi langkah strategis untuk memperbaiki penyaluran bansos. Dengan validasi data yang lebih ketat, masyarakat miskin yang sebelumnya tercecer dapat terjangkau, sementara penerima bansos fiktif bisa diminimalisir.

Pesan utamanya: bansos bukan hanya soal nominal bantuan, melainkan soal keadilan distribusi yang berpijak pada data yang valid dan partisipasi masyarakat.

Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram

BERITA TERKAIT

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 20262 Mins Read

BSU 2026: Cara Update Data di JMO bagi Calon Penerima

12 November 20262 Mins Read

Era Baru Bansos Dimulai! Perlinsos Digital Hadir Dengan Skema Transfer Tunai

22 Oktober 20262 Mins Read

Punya Hak Mendapatkan Bansos? Berikut Cara Mengajukan Diri Lewat Perlinsos Digital

22 Oktober 20262 Mins Read

Pemprov DKI Sediakan 32.727 Unit Rusunawa Gratis Biaya Pendaftaran, Ini Syarat dan Cara Daftar Online di SURIKIM

30 Juli 20262 Mins Read

Kemensos Bakal Cairkan Bansos PKH dan BPNT Triwulan III/2026 Lewat Kopdes Merah Putih

30 Juli 20263 Mins Read
LAYAK DISIMAK

Cara Klaim Program Sembako Murah untuk Pemegang KJP Plus 2025: Syarat & Panduan Lengkap

22 Juli 2025

Siap-siap, DTKS Bakal Dihapus, Penyaluran Bansos Pakai Data Ini

13 Januari 2025

Rincian Besaran Dana Terbaru KJP Plus Oktober 2025

30 September 2025

Pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2022 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya

10 Februari 2022

Benarkah Pencairan Tahap Pertama KJP Plus Pada Akhir Januari 2025? Ini Bocoran Tanggalnya

21 Januari 2025

Legenda Sangkuriang dari Jawa Barat

5 Februari 2025
Terbaru
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
  • KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.