SMARTIPS.ID – Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengoptimalkan sinergi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lokal desa. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang masih luput dari pendataan nasional.
Baca Juga: Terlibat Judi Online, Bantuan Sosial Anda Bisa Langsung Terputus
Pentingnya Validitas DTKS
DTKS selama ini menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut data Kementerian Sosial (2024), jumlah rumah tangga yang tercatat dalam DTKS mencapai 98,6 juta jiwa, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Keakuratan DTKS sangat penting agar bansos diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kesalahan data bisa berakibat pada ketidakadilan distribusi bantuan,” ujar Hasan Mohamad, pendamping desa dari Kemendes PDT, Jumat (12/9/2025).
Baca Juga: HORE! Bansos PKH September 2025 Cair di Situbondo, Jawa Timur
Peran Data Desa dalam Bansos
Selain DTKS, pemerintah desa juga memiliki Indeks Desa yang memuat data kesejahteraan masyarakat setempat. Data ini bisa menjadi dasar tambahan untuk menjangkau rumah tangga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS.
“Pendamping desa berperan memverifikasi dan memperbarui data penerima manfaat secara berkala. Proses ini melibatkan musyawarah desa dan masukan langsung dari masyarakat agar lebih transparan,” jelas Hasan.
Dengan sistem ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan melalui verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.
Harapan Pemerintah: Bansos Lebih Akurat dan Adil
Pemerintah menargetkan sinergi DTKS dengan data desa akan:
-
Mengurangi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.
-
Menjangkau kelompok rentan yang sebelumnya belum terdata.
-
Mendorong transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.
-
Membangun sistem kesejahteraan sosial yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi ini mampu memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia. Pendamping desa menjadi ujung tombak agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” tambah Hasan.
Baca Juga: BSU September 2025 Sudah Cair? Ini Cara Cek Jadwal dan Penerimanya
Kesimpulan
Integrasi DTKS dan data desa menjadi langkah strategis untuk memperbaiki penyaluran bansos. Dengan validasi data yang lebih ketat, masyarakat miskin yang sebelumnya tercecer dapat terjangkau, sementara penerima bansos fiktif bisa diminimalisir.
Pesan utamanya: bansos bukan hanya soal nominal bantuan, melainkan soal keadilan distribusi yang berpijak pada data yang valid dan partisipasi masyarakat.