SMARTIPS.ID – Pemerintah mengingatkan dengan tegas bahwa keterlibatan dalam praktik judi online dapat berdampak langsung pada pencabutan bantuan sosial (bansos), khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).
Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan keluarga, tetapi juga bisa menghapus hak penerima manfaat yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah.
Baca Juga: Kenapa Tidak Terdata di kjp.jakarta.go.id? Ini Alasan Batal Terima KJP Plus Tahap 2 2025
Judi Online Jadi Ancaman Serius bagi Penerima PKH
Dilasir dari surat kabar RRI, seorang pendamping PKH di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Summa Musi, menyampaikan bahwa judi online kini menjadi salah satu masalah serius dalam keberlanjutan bansos.
Pendamping PKH memiliki tanggung jawab mengawasi penggunaan bansos oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jika penerima bantuan kedapatan terlibat judi online, maka langkah pembinaan akan dilakukan. Namun, apabila tidak ada perubahan perilaku, bansos berpotensi dicabut secara permanen.
Transaksi Digital Terintegrasi dengan NIK
Pemerintah kini memperkuat sistem pengawasan melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap transaksi digital, baik di rekening bank maupun dompet digital seperti OVO, Dana, hingga ShopeePay.
Dengan sistem ini, setiap aktivitas perjudian online yang dilakukan menggunakan NIK dapat langsung terdeteksi oleh sistem pemerintah, salah satunya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
-
Jika NIK terhubung dengan transaksi judi online,
-
Data tersebut akan tercatat dalam sistem,
-
Dan status penerima bansos berpotensi dicoret dari daftar KPM.
Hal ini sejalan dengan aturan bahwa penerima bansos wajib mematuhi komitmen dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas melanggar hukum.
Baca Juga: Alasan KLJ September Tidak Cair Lagi? Ini Solusi yang Harus Kamu Ketahui!
Risiko Kehilangan Hak Bansos
Summa menegaskan, jejak digital dari transaksi judi online bisa menjadi bukti yang cukup untuk memutus hak penerima manfaat.
“Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Beli kebutuhan pokok, bayar uang sekolah anak, atau putar untuk usaha kecil. Jangan pernah coba-coba judi online. Bantuan bisa terputus, dan keluarga yang paling dirugikan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah mendorong agar keluarga penerima manfaat lebih bijak mengelola dana PKH, seperti:
-
Memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga,
-
Membiayai pendidikan anak,
-
Meningkatkan gizi keluarga,
-
Bahkan mengembangkan usaha kecil untuk menambah pendapatan.
Baca Juga: BSU Rp600.000 Berpotensi Cair Lagi September 2025, Simak Info Lengkapnya!
Apa Itu Program Keluarga Harapan (PKH)?
PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang digulirkan pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan. Sejak diluncurkan tahun 2007, PKH terbukti menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan bagi keluarga penerima manfaat.
Bansos PKH diberikan secara non-tunai melalui rekening bank, sehingga penggunaannya dapat terpantau. Penerima wajib memenuhi sejumlah komitmen, seperti:
-
Menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan tertentu,
-
Memastikan balita mendapatkan imunisasi,
-
Memeriksakan kesehatan ibu hamil secara rutin,
-
Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.
Baca Juga: Bocoran Jadwal Pencairan PKH September 2025, Ini Link Cek Penerimanya
Kesimpulan
Dengan sistem digital yang semakin transparan, penerima PKH tidak lagi bisa menyalahgunakan bantuan. Jejak digital judi online dapat langsung terhubung dengan NIK, dan berujung pada pencabutan bansos.
Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh penerima manfaat untuk bijak mengelola bantuan sosial demi kepentingan keluarga, bukan untuk aktivitas yang bisa menghancurkan masa depan.
Jika Anda penerima PKH, ingatlah: sekali terlibat judi online, bantuan bisa langsung terputus.