SMARTIPS.ID- Isu maraknya judi online yang melibatkan warga penerima bansos di Jakarta mendapat sorotan dari pemerintah provinsi. Gubernur Jakarta, Pramono Anung: Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judol Akan Dibina sebagai langkah pembinaan sosial, bukan langsung dicabut bantuannya.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur dalam konferensi pers menyikapi laporan ribuan warga DKI yang terindikasi bermain judol. Gubernur Jakarta, Pramono Anung: Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judol Akan Dibina untuk memberi kesempatan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya.
Baca Juga: Panduan Lengkap KIP Kuliah 2025: Syarat Pendaftaran dan Jadwal Penting
Pramono menekankan bahwa bansos adalah hak dasar warga tidak mampu, dan harus disertai pendekatan kemanusiaan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung: Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judol Akan Dibina melalui program edukasi dan pendampingan psikososial.
Langkah ini juga bertujuan memutus rantai ketergantungan warga terhadap praktik judi online. Gubernur Jakarta, Pramono Anung: Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judol Akan Dibina sambil tetap diawasi agar penggunaan bansos lebih tepat sasaran.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Ia memastikan pihaknya tidak akan menarik bansos yang disalurkan.
“Kita lakukan pembinaan dan kita akan sampaikan ke mereka untuk tidak bermain judol,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (30/7/2025).
Baca Juga: KLJ Cair Lagi Agustus 2025? Cek Jadwalnya di Sini
Selain itu, Pramono menekankan bahwa judol tidak membawa dampak positif maupun keuntungan. Ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menyalurkan bansos bagi masyarakat membutuhkan.
“Kemarin sebenarnya kita juga membagi bansos yang dari Pemerintah Jakarta sendiri untuk lansia, anak, dan juga untuk difabel,” katanya.
Baca Juga: KJP Plus 2025 Tahap II Dibuka! Simak Jadwal dan Persyaratan Lengkapnya
Selain itu, Pramono juga menyoroti peningkatan gini ratio di Jakarta. Hal ini merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin di Jakarta semakin besar. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan lain sebagainya.
“Bantalan untuk masyarakat tidak mampu itu terus-menerus kami lakukan,” katanya.