SMARTIPS.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Dana untuk Program unggulan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka itu dikelolah oleh Badan Gizi Nasional.
“Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” katanya dalam keterangan remsi, Sabtu (28/12/2024).
Menkeu mengatakan hal itu pada pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12).
Baca Juga: Bantuan Pangan Beras 10 Kg Disalurkan Mulai Januari 2025
Baca Juga: Untuk Bansos PKH, BPNT dan Lainnya, Kemenkeu Sudah Cairkan Rp384,2 Triliun
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut.
Dia mengatakan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.
Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.
“Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia,” ujarnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.
“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor,” katanya.