Close Menu
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
TERBARU

Sah, UMP Banten 2027 Jadi Rp3,37 Juta, Naik 8,77%

21 November 2026

KLJ November 2026: Ini Syarat Lansia Penerima hingga Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini

21 November 2026

Jelang Pencairan KLJ November 2026, Ini Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini

21 November 2026

Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 

20 November 2026

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 2026

5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi

16 November 2026

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 2026

Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana

13 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Sah, UMP Banten 2027 Jadi Rp3,37 Juta, Naik 8,77%
  • KLJ November 2026: Ini Syarat Lansia Penerima hingga Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini
  • Jelang Pencairan KLJ November 2026, Ini Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi
  • Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar
  • Lolos Verifikasi, 29.154 Penerima Baru KJP Plus dan KJMU Mulai Terima Pencairan Dana
Facebook X (Twitter) Instagram
SMARTIPS.ID
  • Home
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Masakan
  • Entertainment
  • Keuangan
  • Tekno
  • Nasional
SMARTIPS.ID
Home » Keuangan » Syarat dan Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan
Keuangan

Syarat dan Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan

Kris AllanBy Kris Allan6 Februari 2022
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Threads
Jaminan Kehilangan Pekerjaan/Istimewa

SMARTIPS.ID – Masa Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar sehingga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan.

Ada juga perusahaan yang masih bertahan namun harus mengurangi jumlah karyawan dengan melakukan PHK terhadap karyawan mereka.

Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan menjadi pengangguran sehingga hidup dalam ekonomi yang sulit.

Saat ini pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena mengalami PHK.

Program ini di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ada 3 manfaat yang bisa diperoleh penerima JKP, yakni meliputi bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan program pelatihan kerja.

Baca Juga : Manajemen Stres Di Masa Pandemi

Apakah anda termasuk pekerja yang memenuhi syarat menerima 3 manfaat tersebut atau tidak ada baiknya simak syaratnya dibawah ini :

Syarat penerima JKP :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berusia di bawah 54 tahun. Bekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
  3. Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT.
  4. Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.

Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka pekerja yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim dan menerima manfaat JKP pada BPJS Ketenagakerjaan.

Tata cara pemberian manfaat JKP tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri tersebut dikatakan cara klaim JKP harus dilakukan oleh dua belah pihak, baik perusahaan maupun pekerja itu sendiri.

Klaim dari perusahaan

Pengusaha wajib memberi tahu perubahan data pekerja yang mengalami PHK pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 hari setelah terjadinya PHK

Formulir itu memuat sejumlah hal, seperti:

  • Nama dan alamat perusahaan.
  • Nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Nama dan alamat pekerja.
  • Nomor kepesertaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan.
  • NIK.
  • Tanggal lahir pekerja.
  • Nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau nomor dan/atau surat pengangkatan bagi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
  • Nomor dan/atau tanggal PHK.

Klaim dari pekerja

Pekerja dapat mengajukan JKP melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lambat 3 bulan setelah terjadinya PHK dengan melampirkan:

  • Surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali.
  • Nomor rekening bank aktif atas namanya.
  • Memiliki akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Daftar Sekolah Kedinasan Yang Menerima Lulusan SMK

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat seorang pekerja kehilangan pekerjaan. Misalnya melalui pemberian manfaat berupa uang tunai setiap bulannya hingga 6 bulan ke depan.

Pada 3 bulan pertama, pekerja yang terimbas PHK akan mendapat 45 persen upah terakhir, dan dalam 3 bulan selanjutnya mereka akan menerima 25 persen dari upah terakhirnya saat masih bekerja.

Dengan cara seperti itu, mantan pekerja ini tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak sembari berusaha mendapatkan pekerjaan yang baru.

Itulah beberapa informasi penting yang perlu diketahui terkait JKP. Semoga bermanfaat.

Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram

BERITA TERKAIT

BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima

17 November 20262 Mins Read

Laba Bank NTT Turun 14,30% pada September 2026 Jadi Rp109,09 Miliar

13 November 20263 Mins Read

KLJ, KAJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair? Ini Penyebab dan Solusi

12 November 20262 Mins Read

Info KLJ, KAJ, KPDJ Juli 2026: Bocoran Jadwal Pencairan, Data Penerima, hingga Alokasi Anggaran

24 Juli 20263 Mins Read

Pendapatan Pemprov DKI Capai Rp29,29 Triliun pada Juni 2026, Belanja Rp24,73 Triliun

24 Juli 20264 Mins Read

Jadwal Bantuan KAJ, KLJ, KPDJ Juli 2026 Kapan Cair dan Data Jumlah Penerimanya

23 Juli 20264 Mins Read
LAYAK DISIMAK

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT September 2025, Ini Daftar Penerimanya

10 September 2025

Hailuo AI: Aplikasi AI Viral di TikTok yang Mengubah Foto Jadi Video Kungfu

6 Februari 2025

BPNT Agustus 2025 Cair di Bantaeng Kepada 350 KK, Begini Penjelasan Dinsos

27 Agustus 2025

Intip Tanggal KJP Plus Juni 2025 Cair, Cek Status Penerima di Link Ini

30 Mei 2025

Pemilu 2024 Kapan Dimulai, Ini Jadwalnya

29 Januari 2024

Pengumuman: Dana KJP Plus Desember 2022 Cair Hari Ini, 1 Desember 

1 Desember 2022
Terbaru
  • Sah, UMP Banten 2027 Jadi Rp3,37 Juta, Naik 8,77%
  • KLJ November 2026: Ini Syarat Lansia Penerima hingga Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini
  • Jelang Pencairan KLJ November 2026, Ini Jadwal Pencairan Bantuan KPD Sejauh Ini
  • Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Jadi Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen 
  • BSU Rp900 Ribu segera dicairkan, Cek Apakah Anda Masuk Daftar Penerima
  • 5 Cara Mengelola Keuangan untuk Pemula, dari Menabung hingga Investasi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.